Proses seleksi penerima pupuk bersubsidi di Bali dilakukan BPP

Bali (ANTARA) - Ketua Tim Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Gusti Ayu Putu Mariani mengungkapkan, proses seleksi petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi di wilayahnya dilakukan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di tingkat kecamatan.

"Kami di Kabupaten Gianyar, melakukan seleksi dari Provinsi Bali di tiap-tiap BPP di tujuh kecamatan yang bertugas menyeleksi penggunaan pupuk subsidi," ujar Gusti saat ditemui di Gianyar, Bali, Senin.

Hingga kini, lanjut dia, tercatat ada 524 kelompok tani (Poktan) yang berhak menerima pupuk bersubsidi, dengan jumlah petani sebagai anggota kelompok sebanyak 28.000 yang layak menerima pupuk tersebut.

Sementara itu, Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero), Panji Winanteya Ruky menuturkan, kebutuhan pupuk jenis urea di Bali mencapai 45.000 ton dan 32.000 ton jenis NPK untuk durasi satu tahun. Produksi pun telah mencukupi kebutuhan tersebut.

"Itu tercukupi secara produksi maupun total kami sediakan di seluruh gudang maupun kios," ujarnya.

Baca juga: Aplikasi I-Pubers mempermudah petani tebus pupuk bersubsidi

Sementara untuk re-suplai, pihaknya melakukan pengawasan, apabila stok sudah mencukupi maka akan dihentikan sementara dan menunggu hingga masa penyaluran atau penebusan pupuk bersubsidi dilakukan oleh petani.

"Suplai harian, jadi kalo kami monitor stoknya sudah mencukupi kami stop dulu, tapi sampai penyaluran penebusan kami re-suplai dalam periodik yang cukup sekarang," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pupuk Indonesia menyiapkan penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem digital, yakni melalui I-Pubers.

"Dengan digitalisasi ini, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Data-data mengenai alokasi, jenis komoditi dan lain-lain, semua sudah tercatat dalam sistem. Mudah tebusnya, tepat sasarannya,” kata Panji.

Adapun Bali terpilih menjadi lokasi percontohan digitalisasi ini, setelah sebelumnya diterapkan di Aceh, Riau, Bangka Belitung serta Kalimantan Selatan.